EKONOMI
KELEMBAGAAN
Lembaga diharapkan dapat mendukung terjadinya transaksi
(exchange) ekonomi secara efisien,
lancar, terjamin, teratur, stabil. Selain itu, lembaga dapat meningkatkan
rutinitas, keteraturan, Insentif dan disinsentif kepada individu, serta membentuk/
mempengaruhi pola interaksi setiap individu.
Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman
mengenai institusi (lembaga)
yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi.
Bentuk
kelembagaan ada tiga yaitu norma-konvensi, aturan main (hukum), dan pengatur
hubungan kepemilikan.
1. Norma-Konvensi
Bentuk :
Perangkat yang dihasilkan berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku yang
disepakati bersama.
Dasar Pertimbangan : Nilai-nilai yang berlaku (value).
Tujuan : Dari pelaksanaan norma dan konvensi diharapkan dapat
terjadi keteraturan dan keterdugaan (predictable).
Cara
pelaksanaan : untuk menjalankannya diperlukan adanya asas reciprocity dan solidarity.
2. Aturan
Main (Hukum)
Bentuk :
Aturan main, biasanya lebih formal (ditegakkan pemerintah)
Dasar :
Memberi kebebasan (liberation) dan
larangan (constraint).
Tujuan : Memberikan
perlindungan/harapan dan sanksi terhadap individu dan kelompok dalam menentukan
pilihannya.
Cara
pelaksanaan : Memerlukan pemahaman bersama tentang alat-alat untuk
menyelesaikan pertentangan (konflik).
3. Pengatur
Hubungan Kepemilikan
Bentuk :
Perangkat sosial yang mengatur :
1)
kepemilikan Individu atau kelompok
2) Obyek
nilai bagi pemilik dan orang lain
3) Orang
atau pihak lain yang terlibat dalam suatu
kepemilikan.
Tujuan : Mengatur
hubungan kepemilikan (property relations).
Unsur
: Hak
Kepemilikan (Property Right):
a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya.
b. Hak untuk memperoleh jasa/ benefit dari sumber daya tersebut.
c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan.
Ruang
lingkup kelembagaan, meliputi :
1. Merupakan kreasi manusia
secara sadar.
2. Kadang berbentuk tertulis dan
secara formal ditegakkan
3. Dapat diprediksi (cukup
stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang.
4. Dilakukan oleh kumpulan
individu-individu (keputusan kelompok).
5. Memiliki dimensi waktu –
(dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang).
6. Memiliki dimensi tempat –
(terkait dengan kondisi lingkungan fisik).
7. Memiliki aturan main – norma
yang mewarnai lembaga.
8. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga
ditegakan secara internal oleh individu.
9. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau
keteraturan berjenjang dalam masyarakat. Merupakan bagian dari kelembagaan yang
lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait).
Dengan pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan ini, maka setiap peristiwa
ekonomi dapat dianalisis dengan aspek yang luas (meliputi aspek non-ekonomi),
sehingga hasil analisis relatif akan lebih realistis.
Isu-isu
kelembagaan, meliputi :
1. Principal-Agent Problems :
keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen dapat keuntungan lebih
banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi karena
ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris.
2. Biaya Transaksi : biaya-biaya
untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya.
Kelompok Biaya Transaksi, yaitu :
Biaya transaksi
komoditas : biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas
komoditas yang diinginkan.
Biaya transaksi
kelembagaan : biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi
adanya kelembagaan yang turut serta/ mengatur pertukaran atas komoditas yang
diinginkan.
3. Kepastian property right,
misalnya HAKI
4. Kerangka persaingan usaha
5. Privatisasi
6. Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ;
customer service, YLKI
7. Kompensasi, atas hal negatif
yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain.
Sumber : https://usepmulyana.files.wordpress.com/2008/07/kelembagaan.ppt